Susi Cerita Soal Pemberantasan Illegal Fishing ke Bos-bos BUMN

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya laut sebagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sebagai sumber pertumbuhan negara pada masa mendatang.

Hal ini disampaikannya pada acara forum BUMN yang dihadiri oleh sejumlah direksi BUMN, mulai dari Direktur Pelindo I Bambang Eka Cahyana, Direktur BRI Asmawi Asyam, Direktur PT BNI (Persero) Ahmad Baequni, Direktur Utama PTPN X Subiyono, dan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin.

Hal ini mendasari pemerintah sangat fokus pada penindakan pencegahan masuknya kapal ikan asing ke Indonesia. Selama ini pembangunan Indonesia hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya di sektor darat, padahal wilayah laut Indonesia termasuk yang terluas di dunia dengan cakupannya mencapai 70% luas negara.

Ia mengungkapkan, untuk satu perusahaan asing saja yang melakukan penangkapan ikan bisa mengambil ikan 3,5 juta ton dalam satu tahun.

“Angkanya (kerugian ilegal fishing) kita tidak pernah tahu. Tapi dari satu perusahaan yang kita lakukan analisis, itu tangkapannya 3,5 juta ton per tahun. Kalau harganya US$ 1, itu US$ 3,5 miliar. Padahal itu ada udang, cumi yang harganya tidak mungkin 10 sampai 20 ribu,” ujar Susi dalam paparannya di Forum BUMN, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).

“Jadi pemerintah harus membuat extreme measure yaitu IUU fishing. Akhirnya kita ambil ownership pemberantasan ini, semua kapal kita tangkap dan tenggelamkan. Satu setengah tahun ini penenggelaman hanya 286 kapal. Tapi yang pergi dari laut Indonesia lebih dari 10 ribu kapal,” tambahnya.

Selain persoalan penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan terorganisir ini seringkali juga meliputi penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam.

Susi menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah dalam memerangi illegal fishing pada akhirnya mampu menaikkan pendapatan dari sumber daya perikanan dan kelautan. Mulai dari naiknya biomass laut Indonesia, nilai tukar nelayan, dan hasil perikanan.

“Biomass naik 240%. Rekomendasi karjistan naik. Klorofil, plankton kita naik, yang artinya kesehatan laut meningkat, sehingga artinya ikan juga banyak,” ungkapnya.

“Nilai tukar nelayan juga naik signifikan dari 102 menjadi 110 bahkan 111. Ini bukti perikanan sudah benar policy-nya. Saya juga mendengar Pertamina bisa mengamankan minyaknya. Dulu pemandangan biasa masyarakat nelayan antri pakai dirijen, sekarang tidak ada lagi. Itu bukti pemerintahan kita berhasil. Jadi multiplier IUU fishing itu luar biasa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembangunan dalam sektor perikanan dan kelautan menjadi fokus, karena sekitar 60% rakyat Indonesia berada di pesisir. Dengan luas wilayah 5,8 juta kilometer persegi berupa laut atau dua pertiga dari wilayah Indonesia, sektor kelautan menjadi andalan.

Potensi penerimaan dari kelautan juga cukup besar karena penerimaan baru mencapai sekitar US$ 3,85 miliar tahun 2012. Penerimaan ekspor produk kelautan Indonesia kalah dibandingkan ThaiIand yang mencapai US$ 8,07 miliar per tahun. Indonesia berpotensi meraup Rp 91 triliun dari sektor perikanan termasuk kelautan.

(ang/ang)

Sumber